Senin, 26 Oktober 2026 — Rumput laut tidak cukup hanya dipanen dalam jumlah besar. Mutu hasil panen, kesinambungan pasokan, dan hubungan dengan pembeli juga perlu diperkuat agar komoditas ini memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat pesisir. Pesan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Hasil Kajian Komoditas Rumput Laut Balinusra yang digelar secara daring. 

Forum yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama PSEKUIN UPN "Veteran" Yogyakarta ini mendiseminasikan kajian “Penguatan Value Chain Rumput Laut di Balinusra: Mendorong Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekonomi Pesisir”. Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah, peneliti, dan pelaku usaha untuk membahas penguatan rantai usaha rumput laut di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Turut hadir dan memberikan tanggapan, Direktur Rumput Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nono Hartanto. Ia menyoroti kebutuhan bibit yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan kenaikan suhu air laut, serta pentingnya penguatan koperasi, pendampingan manajemen, dan pencatatan keuangan pembudidaya. 

Nono juga menekankan perlunya pembedaan harga berdasarkan mutu rumput laut. Pencampuran bahan dengan kualitas berbeda dapat menghilangkan insentif bagi pembudidaya untuk memperbaiki hasil panennya. Di sisi lain, fluktuasi harga menjadi tantangan bagi pembudidaya maupun perusahaan pengolahan. 

Dalam paparan hasil kajian, Ketua Pusat Studi PSEKUIN, Ardito Bhinadi menjelaskan bahwa pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tambah membutuhkan bahan baku bermutu dan pasokan berkelanjutan. Kajian menyoroti lingkaran persoalan yang dihadapi pembudidaya: mutu rendah menekan harga dan pendapatan, sementara keterbatasan modal mendorong panen lebih awal yang kembali menurunkan mutu. 

Untuk memutus lingkaran tersebut, tim peneliti mengusulkan penguatan standar mutu dan insentif harga, pengumpul pasokan yang akuntabel, pembiayaan sesuai siklus usaha, kepastian pembelian hasil panen, serta pencatatan data. Uji coba klaster terpadu juga diusulkan untuk menghubungkan pembudidaya dengan pembeli, lembaga keuangan, pemerintah, dan pendamping. 

Dari sisi pelaku usaha, Perseroda ASTIL menyampaikan kebutuhan pendampingan budidaya serta upaya pengelolaan kebun bibit bersama masyarakat setempat. Masukan ini memperlihatkan bahwa penguatan industri pengolahan perlu berjalan seiring dengan perbaikan budidaya dan ketersediaan bibit. 

Dalam arahan penutup, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald Dungdung Parluhutan, menekankan langkah konkret yang berangkat dari kebutuhan industri: mengenali produk dan spesifikasi mutu yang dibutuhkan pembeli, kemudian menghubungkannya dengan kelompok pembudidaya melalui pendampingan teknis dan manajemen keuangan. Forum belum menetapkan lokasi klaster, anggaran, maupun jadwal pelaksanaan. Arah yang dibahas menempatkan perbaikan produksi, mutu, dan akses pasar sebagai bagian yang saling terkait agar nilai tambah rumput laut turut dirasakan masyarakat pesisir.