Yogyakarta sejak lama menyandang predikat kota pelajar. Julukan ini sering dipahami sebagai identitas kultural, padahal di baliknya terdapat realitas ekonomi yang sangat nyata. Hasil Survei Biaya Hidup Mahasiswa (SBHM) DIY 2024, hasil kerja sama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPw BI DIY) dan PSEKUIN UPN “Veteran” Yogyakarta, menunjukkan bahwa mahasiswa bukan sekadar pendatang sementara, melainkan salah satu penggerak utama perekonomian daerah

Rata-rata pengeluaran mahasiswa di DIY tercatat sekitar Rp2,97 juta per bulan. Dengan jumlah mahasiswa lebih dari 442 ribu orang, total belanja mahasiswa diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun per tahun, setara 8,71 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Angka ini menempatkan mahasiswa sebagai aktor ekonomi strategis, bukan pelengkap.

Namun, di sinilah persoalan muncul. Kontribusi ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan publik yang memadai. Mahasiswa menjadi motor konsumsi, tetapi sekaligus kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan biaya hidup.

SBHM 2024 mencatat adanya kenaikan signifikan biaya hidup mahasiswa, terutama pada komponen sewa hunian dan kebutuhan harian. Bahkan, rata-rata pengeluaran mahasiswa kini lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rata-rata rumah tangga DIY dan melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan biaya sewa kos tercatat sebagai salah satu faktor utama yang menekan anggaran mahasiswa.

Kondisi ini menyimpan risiko jangka panjang. Jika biaya hidup terus meningkat tanpa intervensi kebijakan, Yogyakarta berpotensi kehilangan daya tariknya sebagai kota pendidikan yang inklusif. Mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah akan semakin terbebani, bahkan bisa mempertimbangkan kota lain yang lebih terjangkau. Pada titik ini, persoalan biaya hidup mahasiswa tidak lagi bersifat individual, melainkan menjadi isu pembangunan daerah.

SBHM 2024 juga menangkap perubahan penting dalam pola konsumsi mahasiswa. Pengeluaran tidak lagi didominasi semata oleh kebutuhan dasar seperti makanan dan transportasi, tetapi semakin bergeser ke gaya hidup dan layanan berbasis jasa, termasuk perawatan diri, rekreasi, serta layanan digital. Pergeseran ini mencerminkan transformasi sosial generasi muda sekaligus perubahan struktur ekonomi DIY yang semakin bertumpu pada sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Fenomena tersebut seharusnya dibaca sebagai peluang, bukan sekadar kritik moral terhadap gaya hidup mahasiswa. Konsumsi mahasiswa menjadi pasar potensial bagi UMKM lokal, ekonomi kreatif, dan inovasi layanan. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, peningkatan konsumsi ini juga berpotensi memicu tekanan inflasi sektoral, khususnya pada hunian dan makanan.

Di sinilah urgensi kebijakan berbasis data menjadi nyata. Temuan SBHM 2024 setidaknya mengarah pada beberapa agenda penting. Pertama, penataan hunian mahasiswa perlu menjadi prioritas kebijakan daerah. Regulasi kos yang lebih jelas, insentif bagi penyedia hunian terjangkau, serta integrasi hunian dengan transportasi publik akan membantu menekan biaya hidup.

Kedua, penguatan UMKM lokal berbasis konsumsi mahasiswa perlu diarahkan secara lebih strategis. Mahasiswa adalah pasar besar yang relatif stabil. Dengan dukungan digitalisasi, kurasi kualitas, dan kemitraan dengan kampus, belanja mahasiswa dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal yang lebih inklusif.

Ketiga, mahasiswa perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan hanya konsumen sementara. Program magang lokal, wirausaha mahasiswa, dan inkubasi bisnis berbasis kampus dapat menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan ekonomi daerah secara lebih konkret.

Keempat, temuan SBHM tentang tingginya penggunaan uang elektronik dan layanan digital menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan mahasiswa. Edukasi keuangan sejak dini menjadi kunci agar konsumsi mahasiswa tidak sekadar bersifat jangka pendek, tetapi juga membentuk kebiasaan finansial yang sehat dan produktif

Yogyakarta tidak bisa terus mengandalkan romantisme sebagai kota pelajar tanpa pembaruan kebijakan. Mahasiswa telah terbukti menjadi mesin ekonomi yang signifikan. Tantangannya kini adalah memastikan mesin ini bekerja secara berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masa depan kota.

SBHM 2024 telah menyediakan cermin yang jujur. Tinggal bagaimana para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha berani membaca refleksinya dan bertindak.

Ardito Bhinadi (Ketua PSEKUIN UPN Veteran Yogyakarta)