Apa yang terjadi di Venezuela tampak jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, di era geopolitik dan geoekonomi yang saling bertaut, jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang dampak. Ketegangan geopolitik global kini merembes hingga ke dapur rumah tangga—melalui harga energi, ongkos pangan, stabilitas nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi yang kian terasa.

Operasi Amerika Serikat di Venezuela menandai fase baru dalam praktik kekuatan global. Intervensi tidak lagi hadir semata dalam bentuk invasi militer terbuka, melainkan melalui kombinasi sanksi ekonomi, penguasaan sistem keuangan internasional, perang elektronik, dan pembingkaian hukum yang disebut sebagai “penegakan hukum”. Kedaulatan negara, dalam praktiknya, menjadi relatif ketika berhadapan dengan dominasi finansial dan teknologi.

Preseden ini berbahaya. Normalisasi logika regime removal dan spheres of influence membuka ruang pembenaran tindakan serupa di berbagai kawasan dunia. Ketika hukum internasional dilemahkan dan mekanisme multilateral kehilangan daya tawarnya, negara-negara berkembang berada pada posisi paling rentan.

Dampaknya tidak berhenti pada Venezuela. Pasar global merespons ketegangan dengan menaikkan risk premium. Harga minyak bergerak volatil, bukan semata karena pasokan Venezuela, tetapi karena kekhawatiran gangguan logistik, pengetatan sanksi, dan eskalasi konflik. Dalam kondisi seperti ini, pasar tidak membutuhkan perang besar untuk bergejolak—cukup sinyal ketidakpastian.

Bagi Indonesia, jalur transmisi dampak ini cukup jelas. Volatilitas harga minyak dunia berpotensi menekan biaya impor energi dan membebani APBN melalui subsidi dan kompensasi. Kenaikan harga energi akan merambat ke ongkos logistik, lalu ke harga pangan. Inflasi biaya (cost-push inflation) menjadi risiko nyata, terutama bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang porsi belanja pangannya besar.

Ketegangan global juga memengaruhi arus modal dan nilai tukar. Dalam situasi geopolitik memanas, investor global cenderung mencari aset aman, mengurangi eksposur di negara berkembang. Rupiah bisa tertekan, biaya pendanaan meningkat, dan ruang kebijakan menjadi lebih sempit jika eskalasi berlanjut.

Menariknya, respons publik Indonesia terhadap krisis Venezuela menunjukkan kedewasaan politik yang patut dicatat. Sentimen yang muncul di media sosial tidak semata emosional, tetapi juga memuat kesadaran tentang isu hukum internasional, hak asasi manusia, dan konfigurasi kekuatan multipolar. Ada rasa terkejut, marah, dan sedih—bahkan kekhawatiran—yang mencerminkan memori historis bangsa terhadap intervensi asing dan pengelolaan sumber daya alam.

Di titik ini, prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia diuji. Indonesia perlu bersuara tegas dalam mendukung kedaulatan dan hukum internasional, sekaligus tetap pragmatis dalam menjaga hubungan ekonomi global. Diplomasi tidak boleh terjebak pada sikap reaktif, tetapi harus berbasis kepentingan nasional jangka panjang.

Pada level kebijakan, langkah antisipatif menjadi keharusan. Pemerintah perlu memperkuat manajemen risiko energi dengan stres uji skenario harga minyak dan kesiapan fiskal. Diversifikasi sumber pasokan energi dan penguatan cadangan operasional penting untuk meredam guncangan. Stabilitas makro harus dijaga melalui bauran kebijakan moneter dan fiskal yang kredibel serta komunikasi kebijakan yang menenangkan pasar.

Namun, ketahanan tidak hanya urusan negara. Rumah tangga juga perlu beradaptasi. Diversifikasi sumber pendapatan dan aset, penguatan dana darurat, efisiensi energi, serta literasi informasi menjadi kunci bertahan di tengah ketidakpastian. Geopolitik global mungkin berada di luar kendali warga, tetapi respons terhadap dampaknya bisa dikelola secara rasional.

Krisis Venezuela memberi pelajaran penting: di dunia yang makin terfragmentasi, kekuatan ekonomi dan teknologi dapat melumpuhkan negara tanpa satu peluru pun ditembakkan. Ketahanan nasional—dan rumah tangga—tidak lagi cukup dibangun dari stabilitas domestik semata, tetapi dari kesiapan menghadapi guncangan eksternal yang datang tanpa peringatan.

Dalam tatanan dunia yang sedang berubah, kewaspadaan, adaptasi, dan solidaritas sosial menjadi modal utama. Geopolitik mungkin dimainkan oleh kekuatan besar, tetapi dampaknya dirasakan oleh keluarga-keluarga biasa. Di sanalah kebijakan publik seharusnya berpihak.