Yogyakarta sering dipuji sebagai etalase keberhasilan pembangunan manusia. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, akses pendidikan yang luas, serta reputasi sebagai kota budaya dan pelajar membentuk citra daerah yang maju dan inklusif. Namun, di balik narasi keberhasilan itu, tersimpan kenyataan yang berulang kali mengusik nalar publik: Yogyakarta justru menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.

Paradoks ini bukan hal baru. Setiap tahun, angka kemiskinan DIY selalu berada di atas rata-rata nasional dan regional. Data terbaru kembali menegaskan fakta tersebut. Sekitar satu dari sepuluh penduduk DIY masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini tampak kontras dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang relatif baik. Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: mengapa kemiskinan tetap bertahan di tengah pembangunan manusia yang tinggi?

Jawabannya tidak sesederhana “pertumbuhan ekonomi yang kurang”. Kajian kemiskinan di DIY oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY dan Pusat Studi Ekonomi, Keuangan, dan Industri Digital UPN Veteran Yogyakarta tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan ini lebih bersifat struktural dan spasial. Kemiskinan tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kabupaten-kabupaten di bagian selatan, seperti Gunungkidul dan Kulon Progo, masih mencatat tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Yogyakarta dan Sleman. Jarak geografis ternyata berkelindan dengan jarak kesejahteraan.

Lebih dari itu, kemiskinan di DIY juga memiliki wajah yang lebih dalam. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin hidup cukup jauh di bawah garis kemiskinan. Artinya, mereka bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan, biaya kesehatan, atau kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini, satu guncangan kecil saja dapat mendorong rumah tangga miskin semakin terpuruk.

Selama ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan banyak bertumpu pada bantuan sosial. Pemerintah Daerah DIY, misalnya, menjalankan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan bagi lanjut usia miskin. Bantuan ini terbukti penting untuk menjaga konsumsi dasar, terutama pangan. Bagi penerima, bantuan tersebut sering kali menjadi penopang hidup yang menentukan.

Namun, kajian kemiskinan juga menunjukkan keterbatasan pendekatan ini. Bantuan sosial efektif sebagai penahan guncangan jangka pendek, tetapi belum cukup kuat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Tanpa pendampingan dan perluasan kesempatan kerja, bantuan berisiko berhenti sebagai penyangga sementara, bukan jalan keluar.

Masalah lainnya terletak pada perbedaan karakter wilayah. Garis kemiskinan di Kota Yogyakarta berbeda dengan di Gunungkidul. Biaya hidup, akses pekerjaan, dan struktur ekonomi tidak sama. Dalam konteks ini, kebijakan yang seragam berpotensi kurang tepat sasaran. Nilai bantuan yang terasa cukup di satu wilayah bisa menjadi tidak berarti di wilayah lain.

Kemiskinan di DIY juga tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi daerah. Banyak penduduk miskin bergantung pada sektor informal, pertanian skala kecil, dan pekerjaan berupah rendah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi DIY justru banyak ditopang oleh sektor jasa, pariwisata, dan pendidikan, yang tidak selalu menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin secara langsung. Di sinilah terjadi jurang antara pertumbuhan dan pemerataan.

Karena itu, pengentasan kemiskinan di Yogyakarta membutuhkan cara pandang yang berbeda. Bukan hanya soal menambah anggaran bantuan, tetapi mengubah orientasi kebijakan. Bantuan sosial perlu dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja berbasis potensi wilayah, serta peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja setempat.

Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah selatan, penguatan UMKM dan ekonomi desa, serta pariwisata berbasis komunitas dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Di saat yang sama, kebijakan kemiskinan perlu lebih presisi, berbasis data, dan peka terhadap konteks lokal.

Yogyakarta memberi pelajaran penting bagi Indonesia: IPM tinggi tidak otomatis berarti kemiskinan rendah. Justru di daerah dengan kualitas manusia yang baik, kegagalan menghubungkan pendidikan, ekonomi, dan kebijakan sosial dapat melahirkan paradoks kesejahteraan. Tantangan ke depan bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi memastikan bahwa pembangunan benar-benar menghadirkan rasa adil bagi semua wilayah dan kelompok masyarakat.

Ardito Bhinadi (Ketua PSEKUIN UPN Veteran Yogyakarta)